Nih Fasilitas Kantor Yang Kena Pajak! HP, Laptop, Mobil Juga? CNBC Indonesia

Nih Fasilitas Kantor Yang Kena Pajak! HP, Laptop, Mobil Juga?  CNBC Indonesia

Jakarta, CNBC Indonesia - Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2022. Ketentuan PP tersebut menyangkut pengenaan pajak atas kompensasi atau kompensasi yang diterima pegawai.

hal. 55 Tahun 2022 untuk mengatur ketentuan pajak penghasilan ditandatangani langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Desember 2022. Itu menyangkut harmonisasi aturan perpajakan dengan undang-undang n. 7 Tahun 2021 (HP)

Pasal 30 PP 55/2022 pada Selasa (27/27) menyebutkan bahwa “pemberi kerja atau pemberi imbalan berupa natura dan/atau tunjangan wajib memotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 12/2022).

Peraturan ini menjelaskan bahwa kompensasi atau imbalan dan/atau kepuasan yang diterima atau diperoleh dengan pekerjaan atau jasa harus dievaluasi dalam berbagai keadaan.

Proposal untuk menilai kepuasan dalam bentuk barang dan/atau barang adalah untuk kompensasi atau kompensasi, yaitu berdasarkan nilai pasar. Juga dalam bentuk relaksasi pembayaran atau kompensasi, yang didasarkan pada jumlah biaya atau seharusnya dibayar oleh pemasok.

Jadi, jenis barang atau perlengkapan kantor apa yang dikenakan pajak?

Akibat pertumpahan darah tersebut, pemerintah tidak menjelaskan kegiatan atau fasilitas mana saja yang akan dikenakan pajak in natura.

Pemerintah kini telah menjelaskan lima jenis penghasilan tidak kena pajak dalam PP 55/2022.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 PP 55/2022, ada lima jenis pengecualian:

- Bahan makanan, sembako, minuman atau minuman untuk seluruh karyawan.

Ketentuan mengenai tata cara penetapan dan penghitungan balas jasa atau ganti rugi dalam bentuk natura dan/atau manfaat, selanjutnya diatur dengan Peraturan Menteri.

Ini termasuk makanan yang disediakan pemberi kerja, kupon makanan untuk pekerja lapangan dan produk makanan dengan batasan harga yang ditetapkan untuk semua pekerja.

- Alam terjadi di tempat-tempat tertentu.

Karakter daerah ini meliputi perumahan bagi pekerja dan keluarganya, pelayanan kesehatan, pendidikan, ibadah, transportasi dan beberapa olah raga.

Namun, pengecualian PPH in the wild ini hanya berlaku untuk wilayah tertentu, yaitu wilayah yang memiliki potensi ekonomi namun tidak memiliki infrastruktur ekonomi yang memadai dan sulit diakses oleh angkutan umum.

- Sifat harus disediakan oleh pengusaha dalam rangka keselamatan, kesehatan dan keselamatan pekerja.

Ini termasuk seragam. Peralatan keselamatan kerja, sarana transportasi kerja, akomodasi awak kapal, dan peralatan penanganan kronis, pandemi, atau bencana nasional.

- Sifatnya diadopsi atau didukung oleh APBN, APBD atau APBD. Seperti undang-undang sebelumnya, sebagian hasil dari uang negara tidak dikenakan pajak.

- Alam dengan jenis dan/atau batasan tertentu. Dalam hal ini, pemerintah tidak memberikan jaminan dalam PP ini atas nilai batas yang ditentukan untuk pasal-pasal PPh.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Yoon Arsal menegaskan untuk kepatuhan pajak bahwa pajak tidak akan berlaku untuk perlengkapan kantor. Meskipun itu adalah organisasi di mana karyawan setuju untuk mendukung karyawan mereka.

Pada Selasa (27/12/2022) HEC yang dilaksanakan akhir tahun lalu, “Pertanyaannya apakah laptop, handphone, dll akan menjadi normal, tentu tidak,” kata Ain tentang perusahaan virtual tersebut. )

"Peralatan kantor seperti laptop, handphone bukan pemasukan bagi penerimanya. Masalah ini akan kita selesaikan nanti melalui regulasi substantif," tegasnya lagi.

Menurut dia, sasaran utama pajak itu adalah pemilik atau general manager perusahaan, bos besar pemilik barang mewah. Sampai sekarang jika jumlahnya terlalu banyak dan biaya ini akan mulai dibayarkan.

Oleh karena itu, semua tingkatan pegawai bersifat tidak kena pajak. Sementara itu, beberapa aset dikenakan pajak, seperti mobil dan apartemen.

“Nanti kami berikan pengobatan kepada beberapa pegawai, yang akan dijadikan sebagai item penghasilan bagi mereka yang diterima secara fitrah atau kesenangan, seperti berupa mobil dinas dan apartemen, dan lain-lain,” jelas Yun.


[Belalang: Video CNBC]

Hal berikutnya

Hore! Jokowi Bebaskan Pajak Perkantoran saat Hummer Natal.


(tekan segel tunggul)

Buku Kajian Sistem Ekonomi Islam: Pendapatan dan Pengeluaran Baitul Mal Ust. Arim Nasim

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Download ManyCam 7.7.1.1 Enterprise Full Crack

5 Alasan Kenapa Anda Membutuhkan Smartwatch Wartakota

Ini 7 Rekomendasi HP Gaming Murah Terbaik 2022 Berita Terbaru Harga Dan Spesifikasi Handphone, Info Fitur Smartphone, Komputer Dan Laptop